Pengamat transportasi sekaligus dosen Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, sarana dan prasarana transportasi massal di kawasan wisata perlu segera dibenahi karena dinilai masih belum memadai. Usulan tersebut disampaikan menanggapi kemacetan parah yang terjadi di jalan tol Bali Mandara menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah, Denpasar, Bali, Jumat, 29 Desember 2023 yang menyebabkan banyak wisatawan asing memilih berjalanan kaki menenteng koper demi mengejar jadwal penerbangan. Kemacetan parah di jalan tol Bali Mandara terjadi karena lonjakan volume kendaraan yang sangat tinggi dan didominasi kendaraan pribadi.
Selain femomena kemacetan di Bali, Djoko juga turut menyoroti fenomena kemacetan di destinasi destinasi wisata lainnya, terutama di periode libur panjang seperti saat Lebaran maupun tahun baru. Beberapa daerah wisata yang mengalami kemacetan cukup parah seperti di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah, dan juga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Di media sosial sejumlah netizen turut menyoroti macet yang terjadi di area wisata tersebut.
Mengejutkan, Pemerintah Timor Leste Menolak Pemuda yang Tak Bisa Bahasa Portugis, Cek Faktanya Pos kupang.com Macet Parah di Bali, Pengamat Desak Pemerintah Benahi Transportasi Publik di Lokasi Wisata Terbongkar, Alasan Timor Leste Menolak Anak Muda yang Tidak Bisa Bahasa Portugis, Mengapa? Pos kupang.com
Macet Parah di Bali, Pengamat: Pemerintah Kurang Serius soal Transportasi Publik yang Terintegrasi Jalan Menuju Bandara Bali Macet Parah, Menhub Budi Karya Sumadi Datangi Lokasi dan Paparkan 3 Solusi Jakarta Sengit, Cek 3 Survei Elektabilitas Pilpres 2024 Terbaru, Terjawab Capres Terkuat di Ibu Kota Halaman 4
"Seperti di Dieng juga terjadi kemacetan. Itu harus dibenahi. Saya dan orang orang pasti enggak mau ke tempat wisata dan mengalami kemacetan, karena buang buang waktu," papar Djoko. Pemerintah Gelontorkan Anggaran Untuk Insentif Kendaraan Listrik, Ketimbang Transportasi Publik Bukti lain dari ketidakseriusan Pemerintah untuk mengembangkan transportasi publik yakni terlihat dari adanya kebijakan insentif pembelian kendaraan listrik.
Berdasarkan pandangannya, Negara tidak serius urus pembenahan angkutan umum. Ini terlihat dari anggaran Rp12,3 triliun untuk perbanyakan kendaraan pribadi (motor dan mobil) dengan mengkamuflase seolah pro kendaraan bermotor listrik. Djoko menyebut, jangan harap pada saat mudik Lebaran 2024 akan banyak masyarakat menggunakan angkutan umum. "Negara sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Kenapa anggaran sebesar itu tidak dibelikan sejumlah armada angkutan umum listrik diberikan ke daerah untuk segera membenahi angkutan umum dan membangun SPKLU di daerah," pungkas Djoko.
